Home

Pernyataan Sikap ASPILUKI

Jakarta, 28 Oktober 2013


Pernyataan Sikap Asosiasi Peranti Lunak Telematika Indonesia (ASPILUKI)

terhadap

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2012

dan

SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: SE.04/MEN/VIII/2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN
SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN


Kami pengurus dan anggota, Asosiasi Peranti Lunak Telematika Indonesia (ASPILUKI), menghendaki
dan meminta PENGECUALIAN terhadap PERMEN NAKERTRANS NO 19/2012 dan SE
MENAKERTRANS NO 4/2013 dengan mempertimbangkan alasan-alasan substansial sebagai
berikut :


Industri peranti lunak (software) secara khusus dan industri layanan Teknologi Informasi (TI) adalah
jenis industri ‘BRAINWARE’ dan bukan penyedia jasa tenaga kerja (labor supply).


1. Sifat pekerjaan yang diserahkan memerlukan kompetensi khusus dan dengan nilai biaya
penerima pekerjaan di atas Upah Minimum Propinsi.
2. Sifat dasar pekerjaan adalah product based atau job supply bukan semata-mata memberikan
pasokan pekerja kepada pemberi pekerjaan.
3. Pemberian pekerjaan dan penerimaan pekerjaan berdasarkan kompetensi khusus dan tidak
dapat diberlakukan sebagai penyedia tenaga kerja murni.
4. Penerima pekerjaan dapat berdiri sendiri tanpa harus bergabung dalam suatu perusahaan
penyedia jasa pekerja.
5. Penerima pekerjaan pada suatu waktu dapat melaksanakan pekerjaan dari lebih dari satu
pemberi pekerjaan (multi-job dan multi-assignment).
6. Lokasi penerima pekerjaan bisa berada, baik di dalam atau di luar Indonesia, tanpa
mempengaruhi hasil pekerjaan (brainware).
7. Produk yang dihasilkan tidak standar tetapi ‘project based’ dan tidak berulang secara rutin.

 

Dalam SURAT EDARAN MENAKERTRANS No. 4/2013 dinyatakan pekerjaan yang dapat diserahkan
kepada perusahaan penerima pemborongan harus memenuhi syarat sebagai berikut:


1. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan
pekerjaan.
Industri Peranti Lunak : Pekerjaan dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama dalam
kegiatan pelaksanaan pekerjaan namun manajemen dilakukan oleh
pemberi pekerjaan.


2. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari perusahaan pemberi pekerjaan.
Maksudnya adalah untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai
dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan.
Industri Peranti Lunak : Pemberi pekerjaan menentukan produk yang harus dihasilkan oleh
penerima pekerjaan namun penerima pekerjaan menggunakan
kompetensi khususnya untuk menentukan cara pembuatan produk
akhir.


3. Tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan
kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses
pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Industri Peranti Lunak : Pekerjaan yang diserahkan merupakan bagian dari pekerjaan, yang
jika tidak dilakukan akan menyebabkan proses pelaksanaan
pekerjaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.


Beberapa ketentuan dalam PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/2012 berpotensi menghambat kelangsungan kegiatan industri
peranti lunak lokal yang harus bergerak cepat dalam rangka


a) menghadapi kompetitor usaha dari luar negeri sejalan dengan ACFTA, dan WTO dimana
lintas tenaga kerja yang bekerja di industri Teknologi Informasi antar negara Asean, China,
India menjadi tidak dapat dimonitor secara tegas karena konsep Brain Outsourcing yang tidak
memerlukan lagi kehadiran tenaga kerja secara fisik.


b) siklus perubahan Teknologi Informasi adalah sangat pendek dan padat modal sehingga
investasi pembinaan dan pelatihan tenaga kerja menjadi sangat mahal dan tentunya bukan
menjadi bagian dari tenaga outsourcing atau pasokan tenaga kerja murni.


c) ketentuan Standar Internasional dalam dunia Teknologi Informasi yang harus dipenuhi oleh
penyedia jasa Tenaga Ahli Teknologi Informasi belum tentu selaras dengan ketentuan dalam
Permen Nakertrans 19/2012.

 

Contohnya pasal 7.1:
Perusahaan Pemberi Pekerjaan dilarang menyerahkan pekerjaan kepada Perusahaan
Penerima Pemborongan sebelum memiliki bukti pelaporan

Banyaknya laporan yang bersifat manual memperpanjang birokrasi dan tidak adanya jaminan respon
yang cepat dari instansi terkait berpotensi menghambat industri software lokal.

 

Pernyataan sikap Asosiasi Peranti Lunak Telematika Indonesia (ASPILUKI) dibuat untuk
menyampaikan aspirasi anggota-anggota ASPILUKI yang pada tanggal 24 Oktober 2013
mengadakan pertemuan untuk membahas PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2012.

 

Jakarta, 28 Oktober 2013
Atas nama
Asosisasi Peranti Lunak Telematika Indonesia


Djarot Subiantoro - Ketua Umum
Nano Sungkono - Sekretaris Jenderal

 

 

Hubungi Kami

ASPILUKI

Asosiasi Peranti Lunak Telematika Indonesia

(Indonesia Telematics Software Association)

 

d/a   PT.  INDONET

Gedung Cyber, Lt. 8

Jl. Kuningan Barat No. 8

Mampang Prapatan

Jakarta Selatan 12710

Tlp.   021 93640738
+62  877 8466 8246


Email : aspiluki@indo.net.id
Website : www.aspiluki.or.id